Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Matraman, Jakarta Timur mengembangkan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui sistem online atau E-Pendataan.

Kepala UPPD Matraman, Maria Yuli Istiningsih mengatakan, sistem e-Pendataan ini baru diterapkan di UPPP Matraman. Walau demikian, sistem online tersebut belum bisa terkoneksi secara langsung dengan Sim PBB di Dinas Pelayanan Pajak DKI.

Ia menuturkan, ide membuat e -Pendataan dengan sistem online ini didapat setelah mengikuti pendidikan dan pelatikan (Diklat) Pimpinan 3 angkatan 41 di Badan Diklat DKI. Diklat yang diikutinya sejak 28  Maret lalu hingga 14 September 2016 mendatang ini langsung di bawah bimbingan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo.

"Pendataan dan penilaian PBB melalui e-Pendataan ini baru ada di Matraman. Namun nantinya akan dikembangkan dinas agar sistem ini diterapkan di seluruh Jakarta," katanya, Selasa (9/8).

Yuli mengaku sampai kini masih menunggu sistem online tersebut dikoneksikan dengan server Sim PBB Dinas Pelayanan Pajak DKI. Jika sudah terkoneksi, sistem ini dapat mempercepat pendataan obyek PBB dan inout berkas secara online dengan hasil lebih akurat.

"Petugas di kantor dapat langsung melakukan validasi hasil pendataan dan cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dengan cepat," lanjutnya.

Ia menambahkan, di wilayahnya, realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2014 mencapai 59,69 persen dari target sebesar Rp 34.925.516.526. Sementara realisasi pada 2015 sebesar 99,78 persen dari total Rp 29, 803 miliar. Di 2016, sejak periode Januari hingga akhir Juli lalu, reliasasi perolehan PBB P2 mencapai 46 persen dari total target perolehan Rp  24,441 miliar.

"Perbedaan dalam target perolehan pajak itu terjadi karena adanya penetapan target pajak yang berbeda setiap tahunnya," tandasnya.