Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kewajiban pengembang atas pengajuan kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Kewajiban tersebut harus diserahkan dalam bentuk aset berupa pembangunan.

Kebijakan itu sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Larangan tersebut karena kewajiban pengembang bukanlah masuk kategori retribusi. Sehingga penyerahannya harua dilakukan dalam bentuk barang. "Enggak boleh (uang). Karena itu bukan kategori retribusi. Itu ditolak Mendagri," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/7) malam.

Menurut Basuki, agar pembayaran kewajiban sesuai dengan kompensasi kenaikan KLB pihaknya membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pengembang. Sehingga pengembang yang telah mendapatkan kenaikan KLB tidak akan mangkir.

"Aset boleh. Kan kewajiban ada perjanjian resmi. Makanya kami akalin pakai perjanjian. Ini bukan ujug-ujug minta CSR loh. Ini ada perjanjian," ucapnya.

Kewajiban pengembang yang menaikan KLB sesuai dengan pilihan sendiri. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memberikan pilihan beberapa proyek yang bisa dikerjakan. Namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Ibukota.

"Itu mereka yang pilih. DKI kasih list-nya mereka pilih sendiri. Tapi yang penting patokannya nilai appraisal. Makanya sekarang untuk APBD 2017 semua keinginan SKPD mau bangun apa kami tulis. Walaupun APBD nggak cukup duitnya. Sisanya pakai kontribusi ini," tandasnya.