DKI akan Matikan Anggaran Pembelian Lahan Dinas Perumahan

Rabu, 27 Juli 2016 Reporter: Suriaman Panjaitan Editor: Budhi Firmansyah Surapati 5150

Penyerapan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Membaik di APBDP 2016

(Foto: Reza Hapiz)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. Dalam APBD-P 2016, anggaran pembelian lahan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda akan dimatikan.

P‎ertama yang akan dimatikan itu adalah pembelian lahan‎. Kira-kira dimatiin lebih dari satu triliun rupiah

‎W‎akil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, dana untuk membeli lahan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang dimatikan nilainya sekitar Rp 1 triliun. Dana itu dimatikan karena saat di APBD 2016, tidak digunakan secara maksimal.‎

"P‎ertama yang akan dimatikan itu adalah pembelian lahan‎. Kira-kira dimatiin lebih dari satu triliun rupiah," ucap Djarot, Rabu (27/7).

Dikatakan Djarot, anggaran yang dimatikan akan dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain agar dapat digunakan dan terserap secara maksimal. Menurutnya, dana tersebut harus dialihkan ke SKPD yang memiliki program mendesak dikerjakan, seperti Dinas Tata Air.

"‎Misalkan ke tata air, yang mendesak kita beli lahan untuk waduk untuk embung. Itu bisa pakai dana pengalihan saja," tandasnya.‎

BERITA TERKAIT
SKPD/UKPD di Jakbar Diminta Tingkatkan Realisasi Penyerapan Anggaran

Serapan Anggaran 3 SKPD di Jakbar Masih Rendah

Selasa, 26 Juli 2016 5154

Serapan Rendah, UKPD di Jaksel akan Dievaluasi

Serapan Rendah, UKPD di Jaksel akan Dievaluasi

Rabu, 30 Desember 2015 3416

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 884

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 918

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1696

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 970

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1126

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks