Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengingatkan jajaran Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Selatan agar merampungkan pembebasan lahan yang digunakan untuk depo Mass Rapid Transit (MRT) sesuai jadwal. Sebab, bila pengerjaan molor, akan terkena denda.
Kalau sampai terlambat, inikan perjanjian kerjasama dengan Jepang, itu kena denda
"Kalau sampai terlambat, inikan perjanjian kerjasama dengan Jepang, itu kena denda. Makanya kita pastikan betul, percepat betul, kalau ada kendala segera sampaikan seawal mungkin sehingga kita bisa atasi," katanya, Sabtu (23/7).
Djarot ingin pengerjaan MRT, khususnya bagian depo selesai sesuai tenggat yang ditetapkan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena proyek tersebut molor dari waktu yang ditentukan.
Karena itu, dia berharap, pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengerjaan bersatu menyukseskan proyek. Khususnya bagi warga yang terkena dampak pengerjaan proyek, ia meminta mematuhi aturan yang ada karena proyek tersebut merupakan kepentingan nasional.
"Karena ini sudah kepentingan nasional. Artinya, kalau sudah kepentingan nasional tidak boleh kepentingan pribadi-pribadi mengalahkan kepentingan nasional, itu jelas mengganggu," tandasnya.
BERITA TERKAIT
Jaksel Bayarkan 4 Bidang Lahan MRT Sebesar Rp 13 Miliar
Selasa, 08 Desember 2015
5590
Pembebasan Lahan Depo MRT Dipastikan Tidak Terkendala
Sabtu, 23 Juli 2016
5202
BERITA POPULER
Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu
Jumat, 30 Oktober 2026
7137
Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global
Sabtu, 31 Oktober 2026
4828
Petugas Dishub Evakuasi Mobil Patah As Roda di Cengkareng
Senin, 02 November 2026
2255
Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap
Jumat, 30 Oktober 2026
2517
5,6 Kilometer Kabel Udara di Tanjung Priok Dipindah ke SJUT