BPN Harus Dilibatkan Dalam Sertifikasi Lahan DKI

Selasa, 05 Juli 2016 Reporter: Suriaman Panjaitan Editor: Nani Suherni 3801

BPN Harus Dilibatkan Dalam Sertifikasi Lahan DKI

(Foto: doc)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta sertifikasi lahan di Ibukota yang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerjasamakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

‎Bukan hanya investarisasi tapi juga proses sertifikasi makanya perlu kerjasama dengan BPN

Langkah ini bisa meminimalisir adanya oknum atau pihak ketiga yang ingin memanfaatkan lahan DKI.

"‎Bukan hanya investarisasi tapi juga proses sertifikasi makanya perlu kerjasama dengan BPN. Nah, mari kita sama-sama bikin pembersihan oknum-oknum yg ga bener. Harus dibersihkan, karena rawan banget masalah tanah ini ya," ungkap Djarot, Selasa (5/7).

Ia menilai, kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan instansi BPN. Oleh sebab itu, Ia sepakat jika antar pemerintah lebih bersinergi.

"‎Saya masih percaya BPN. Oknum di dalamnya ini yang harus dibersihi," tandasnya.


BERITA TERKAIT
Kepemilikan Lahan Cengkareng oleh Toeti Akan Ditelusuri

SHM Lahan di Cengkareng Barat akan Ditelusuri Asalnya

Kamis, 30 Juni 2016 5508

Di Usia 50 Tahun, Basuki Ingin Bekerja Lebih Cepat

Rp 200 Miliar Dana Lahan Cengkareng Barat Diduga Dibagi-bagi

Rabu, 29 Juni 2016 5488

Basuki akan Ganti Kadis Perumahan dan Gedung Pemda

Basuki akan Ganti Kadis Perumahan dan Gedung Pemda

Kamis, 30 Juni 2016 11742

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 958

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 973

Pasar Kreatif Natal 2025 yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

Pemprov DKI Gelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Lapangan Banteng

Sabtu, 20 Desember 2025 658

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1743

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 1013

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks