Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Sai‎ful Hidayat menilai kasus pembelian lahan Cengkareng Barat harus dijadikan pembelajaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Ini kelemahan kita semua. Karena itu kan melekat di masing-masing SKPD. Kadang-kadang enggak dilaporkan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/6).

Ia mengatakan, dalam kasus tersebut, kesalahan tidak hanya akibat kelalaian dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, tetapi juga aparatur di wilayah dan SKPD terkait.

"SKPD karena nggak bisas kelola asetnya. Jadi tidak hanya BPKAD," tegasnya.

Djarot mengakui BPKAD DKI Jakarta lemah dalam mengelola dan menjaga aset milik Pemprov DKI di Ibukota. Meski demikian, pembenahan aset dinilai sudah dilakukan dengan membuat sistem e-a set.

"Ini juga belum selesai. Sudah dari 3-5 bulan yang lalu. Kami kumpulkan dan sudah mulai ada pembenahan terus menerus," tandasnya.‎