Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan menelusuri aliran dana pembelian lahan di Cengkareng. Diduga ada oknum lurah yang bermain dan menerima aliran dana itu.

"Saya minta musti telusuri duitnya kemana saja. Atau ada oknum lurah juga terima duit," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6).

Basuki mencurigai adanya aksi penipuan dalam pembelian lahan. Karena selama ini memang ada banyak mafia tanah di Ibukota. "Justru itu kan ada penipuan. Itu kan digarap belasan tahun dari mafia tanah saya kira," ucapnya.

Menurut Basuki, ada penghilangan surat yang menyatakan bahwa lahan itu merupakan sewa. Padahal lahan itu merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Itu aslinya ternyata punya DKI. Waktu lapor ke lurah dia sebutnya bukan," tandasnya.

Seperti diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan seluas 4,7 hektare dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dengan anggaran Rp 670 miliar.

Lahan itu ternyata milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP).