Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) masih ada beberapa kendala seperti pembebasan beberapa lahan yang bermasalah dan belum selesai ganti rugi lahan.

Hal itu lantaran, Dinas Pekerjaan Umum (PU) salah dalam memberikan harga dan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah mengalami kenaikan.

"Masalah pembebasan tanah ada beberapa harga (tidak cocok), PU tuh, makanya PU kerjanya ngaco, dia sudah tahu tahun 2014 NJOP naik, dia masih pakai NJOP lama, dia tidak memperhitungkan itu," kata Basuki, Jumat, (27/6).

Mantan Bupati Belitung tersebut memastikan, bahwa proyek pengerjaan MRT tetap berjalan, meskipun masih ada kendala seperti beberapa utilitas yang harus dipindahkan terlebih dahulu seperti saluran gas, PAM dan Telkom. "MRT jalan, tinggal utilitas gas sama Telkom, PAM kita mau pindahkan," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya keterlambatan pembangunan MRT, kata Basuki, yakni masalah pembebasan lahan. Salah satu lokasi yang belum dapat dibebaskan adalah Perumahan Polri Lebak Bulus. Untuk pembebasan lahan tersebut masih menunggu izin dari presiden.

Selain itu, lahan untuk membangun jalan pengganti di lokasi Stasiun Lebak Bulus, Cipete, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M, serta jalur layang di Jalan Kartini juga masih dalam tahap negosiasi harga. Padahal, seharusnya lahan-lahan itu sudah bebas pada Februari-Maret 2014 lalu.

Saat ini pembangunan MRT sudah masuk dalam pembangunan skala besar. Bahkan, tahapan proses penggalian stasiun bawah tanah yang merupakan dimulainya tahapan konstruksi skala besar di titik Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah dilakukan sejak 4 April lalu. Saat ini pembangunan skala besar telah menyentuh titik Jl Sisingamangaraja.