Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memiliki cara sendiri untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Yakni dengan memiliki cadangan komoditas yang banyak. Langkah tersebut sudah dilakukan untuk komoditas beras dan terbukti berhasil.

"Sama kayak beras, kenapa DKI berhasil menekan soal beras? Karena saya umumkan, saya punya stok 200 ribu ton lebih. Kamu pengusaha yang nimbun pakai uang bank berani enggak lawan saya? Makanya kita harus punya barang," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/5).

Cara tersebut bisa diterapkan pada komoditas lainnya. Jika ketersediaan stok tidak mencukupi maka bisa dilakukan impor, seperti daging sapi. Menurut Basuki impor yang dilakukan bukan berarti mematikan petani lokal. Karena ada jaminan pembeli, khususnya di Ibukota.

Justru dengan melakukan buka tutup impor akan menimbulkan masalah baru. Karena ketersediaan pangan memang belum mencukupi. Basuki pun mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diberikan hak untuk impor.

"Harusnya kami dikasih hak untuk impor. Bukan berarti mematikan lokal. Selama kami ada jaminan beli. Jadi kamu enggak boleh impor itu buka tutup-buka tutup. Anda buka saja, yang penting kami yang kendalikan," ucapnya.

Khusus untuk daging, Basuki sudah memiliki jaminan pembeli yakni para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Rencananya Pemprov DKI akan memberikan subsidi kepada para pemegang KJP. "Saya sudah sampaikan, kami fokus pada pemegang KJP, ada 561 ribu lebih. Katakanlah nanti 600 ribu. Ya ini lah 600 ribu ton daging per bulan kira-kira," tandasnya.