Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI cukup profesional dalam menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang. Semua kegiatan harus dilakukan secara transparan.

"Saya kira KPU DKI cukup siap dan profesional ya. Kami sudah ketemu 2-3 kali, saya sampaikan semua yang penting dibuat transparan," kata Basuki, usai pemberian hibah anggaran kepada KPU dan Bawaslu, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/5).

Basuki meminta transparansi tidak hanya untuk anggaran saja, tetapi juga untuk pengawasan usai pemilihan berlangsung. Sehingga masyarakat bisa melihat tidak ada kecurangan dalam semua proses pemilihan.

"Terutama sistem pengawasan setelah pemilihan. Supaya orang bisa lihat tidak ada kecurangan, tentu Bawaslu harus bekerja keras," kata nya.

Bahkan, Basuki menawarkan agar semua tahapan Pilkada bisa masuk dalam Jakarta Smart City. Tawaran ini bisa menghemat anggaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini juga bisa menghindarkan dari fitnah, karena semua terintegrasi dengan jaringan internet.

"Kami sudah tawarkan Jakarta Smart City. Bawaslu kan tidak bisa membentuk banyak jaringan, dananya terbatas. Karena saya melihat bisa saja, firnah macam-macam. Jadi lebih baik dibuat transparan, seadil mungkin baru orang bisa puas. Ini Jakarta loh disorot habis," tandasnya.