Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah memberikan instruksi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk mengecek data pegawai negeri sipil (PNS) fiktif.

Kemunculan data para PNS fiktif di lingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini dinilai terjadi akibat sistem pendataan pegawai belum sempurna.

"Di DKI nggak sampai segitu (ribuan,-red) kata Pak Suradika (Kepala BKD). Dia sudah cek," kata Basuki di Balai Kota DKI, Rabu (27/4).

Menurut Basuki, berdasarkan hasil pengecekan data, terhitung ada sekitar 60-an PNS fiktif di Pemprov DKI Jakarta.

"Ini bisa saja terjadi karena sistemnya memang belum baik, baru kami buat sekarang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta, Agus Suradika mengatakan telah melakukan pengecekan terhadap data PNS. Dari hasil penelusurannya ada 1.848 PNS yang tidak memasukan elek tronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS). Namun setelah didalami sebagian besar PNS tersebut ternyata sudah berstatus pensiun.

"Sebetulnya ada 1.848 PNS yang tidak mengisi e-PUPNS. Dari 1.848 ini 1.400 yang memang sedang kami lacak. Ada 1.000 sekiannya adalah pegawai yang pensiun tapi masih tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nah 68 orang itu memang ada pegawai yang tidak melakukan e-PUPNS tapi masih menerima gaji," tandasnya.