Warga ibu kota diimbau untuk ekstra hati-hati apabila melewati perlintasan rel kereta api. Pasalnya, dari 481 perlintasan kereta api, sebanyak 144 di antaranya tidak berpalang pintu. Umumnya perlintasan berbahaya itu berada di pemukiman padat penduduk yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Dari catatan PT Kereta Api Indonesia Daop I, sejak bulan Januari hingga Juni, terjadi 83 kasus kecelakaan di perlintasan rel kereta api. Mayoritas korbannya pengendara kendaraan bermotor yang nekat menerobos pintu perlintasan resmi dan melewati perlintasan liar.  

Jumlah ini melonjak 20 persen di banding tahun lalu sebanyak 68 kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Jumlah kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api diprediksi terus meningkat lantaran masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

"Ada dua faktor penyebab kecelakaan, yaitu  tidak adanya palang pintu KA dan etika berkendara yang buruk sebagian masyarakat. Akibatnya kecelakaan meningkat" ujar Agus Komarudin, Kepala Humas PT KAI Daop I, Kamis (12/6).

Terkait masih banyaknya perlintasan kereta api yang belum berpalang pintu dan sirine, Agus mengatakan, pengadaan pembuatan palang pintu dan siri ne, baik perlintasan kereta api resmi dan tidak resmi merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pengguna anggaran.

"Namun anggaran itu tidak dapat digunakan jika tidak ada usulan dari Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan. Jadi diperlukan kerjasama lintas sektoral antara kedua instasi pemerintah tersebut," jelas Agus.

Agus berharap, ada kerjasama yang baik antara Pemprov DKI dengan Dirjen Perkeretaapian untuk memberikan solusi guna menekan angka kecelakaan di perlintasan KA. "Kecelakaan di perlintasan harus ditekan jumlahnya," tandasnya. 

Khusus di perlintasan resmi, lanjutnya, PT KAI telah melengkapinya dengan palang pintu dan persignalan untuk mengatur lalu lintasnya. Bahkan, Dishub DKI telah melengkapi sistem informasi lalu lintas di sekitar daerah perlintasan kereta api dengan membuat rambu-rambu petunjuk.

“Padahal dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perjalanan kereta api wajib didahulukan oleh perjalanan kendaraan jenis lain. Aturan sudah jelas. Kereta wajib didahulukan. Kalau ada yang menerobos jelas mereka yang salah,” pungkasnya.