Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk tidak merekayasa kinerja untuk mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI.

Menurut Djarot, penilaian opini yang dilakukan BPK merupakan tingkat transparansi serta integritas program-program yang dijalankan. Oleh karenanya, setiap Pemda akan berupaya maksimal mendapatkan nilai tertinggi, yaitu WTP.

"‎Bagi kita predikat ini bukan satu sasaran utama. J‎angan kemu dian orientasi kita semaksimal mungkin merekayasa berbagai macam supaya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," kata Djarot saat memberikan Pengarahan Persiapan Audit Rinci BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP), di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/3).

Dalam dua tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta men‎dapat nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Nilai tersebut kata Djarot harus disyukuri. Dengan nilai yang didapat tersebut, ia yakin Pemprov DKI pada tahun ini akan mendapat nilai WTP.

"‎Apa kita tidak ingin WTP? Ingin. WTP pasti ingin. Karena satu prestasi bahwa kita tertib. Kita rapi mempersiapkan, menyiapkan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan‎," tandasnya.