Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama masih menemukan RW yang menyewakan lahan kepada pedagang kaki lima (PKL) di atas saluran air. Bahkan tarif yang dikenakan mencapai Rp 1,5 juta per bulan.

Basuki mengetahui permainan tersebut, saat dirinya menghadiri undangan pernikahan dari salah satu warga. Saat itu, dirinya tengah menghadiri pesta pernikahan warga di wilayah Jakarta Barat.

"Waktu saya kondangan, saya lihat ada PKL yang berdiri di atas saluran. Dia bilang bayar sewa Rp 1,5 juta sama oknum RW," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Basuki, Ia telah meminta kepada lurah untuk mendata keberadaan PKL. Namun hingga saat ini data yang diperoleh belum maksimal. Lambatnya pendataan tersebut membuat orang nomor satu di Ibukota ini curiga adanya permainan.

"Ketika mereka ngasih data pelan (lambat), saya sudah curiga masih ada jual beli di lapangan. Masih terbukti oknum RW disewakan Rp 1,5 juta per bulan. Kalau 30 kios saja sudah Rp 45 juta. Makanya dia ngotot dia mau tetap jadi ketua RW," ujarnya.

Untuk itu, Basuki mengaku telah menginstruksikan lurah memecat RW yang kedapatan masih menyewakan lapak. Namun beberapa lurah diantaranya masih belum melakukan pemecatan. Padahal, sesuai dengan aturan lurah diperbolehkan memecat RT dan RW.

"Saya sudah kirim surat ke lurah supaya pecat, tapi lurah takut pecat berati lurah ada setoran juga ya bertahap lah. Ini bukan film Kungfu Panda yang bisa bertarung semua," tandasnya.