Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan Lenggang Jakarta di kawasan Monas. Rencana itu akan dilakukan Juli mendatang.

Sehingga untuk pembayaran kebersihan, listrik, dan keamanan akan dibayarkan oleh Pemprov DKI.

"Juli akan kami berhentikan dan ambil alih. Kan sekarang yang di Lenggang Jakarta dikelola oleh swasta," kata Basuki di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/3).

Menurut Basuki dengan mengambil alih pengelolaan, maka harga makanan bisa bersaing dengan pedagang kaki lima (PKL). Pihaknya akan memberikan subsidi untuk keamanan, kebersihan, dan listrik. "Caranya, satpamnya pemda yang bayar, jadi pedagang nggak usah bagi hasil. Jadi jual makanan diluar sama di dalam harganya sama," ucapnya.

Pihaknya akan terus mengevaluasi pedagang yang berada di Lenggang Jakarta. Standar omset untuk pedagang yang berjualan juga diterapkan. Jika omsetnya menurun, disimpulkan tidak diminati oleh pembeli.

"Makanannya semua kami tentukan, misal kamu nggak biasa dagang di situ Rp 500 ribu sehari, kami usir berdasarkan omset kamu," tandasnya.