Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak bisa mengontrol semua mata anggaran dalam APBD DKI yang mencapai 60 ribu mata anggaran. Karena itu, Basuki membuat sistem e-budgeting untuk bisa mengontrol. 

"Kami mana bisa pembiaran kalau 60 ribu item. Justru sekarang kami buat e-budgeting bukti kami mau kontrol," kata Basuki, usai menjadi saksi di Ruang Kartika 2, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/2). 

Untuk membantu pengawasan, Basuki juga menunjuk kuasa tim anggaran disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Diakuinya, dengan sistem e-budgeting saat ini, kontrol menjadi sudah sangat mudah.

"Kamu nggak bisa ngawasin semua. Pembantu mu saja beli cabai kamu nggak bisa kontrol dia beli dua atau beli lima cabai," ujarnya.

Basuki mengaku sistem e-budgeting sudah akan diterapkan pada APBD 2014. Namun karena beberapa kendala, akhirnya sistem tersebut baru bisa diterapkan pada APBD 2016 ini.