Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta penataan saluran air atau drainase yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama tidak hanya difokuskan pada kawasan kumuh saja, tetapi juga di perkantoran, perumahan elit dan mal-mal.

Sebab, tidak menutup kemungkinan di lapangan ada pengembang perumahan elit, perkantoran dan mal yang dengan sengaja menutup saluran air hingga menyebabkan genangan di jalan.

"Artinya jangan cuma tempat kumuh saja yang salurannya dibongkar, tolong di perumahan mewah juga dicek, jangan sampai mereka ambil keuntungan," ujar Steven Musa, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/1).

Steven mencontohkan, saluran air yang disinyalir ditutup pengembang bisa dilihat di kawasan perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jl MH Thamrin. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta diminta bertindak tegas dan tidak takut membongkar saluran yang ditutup di kawasan jalan protokol tersebut.

"Kita apresiasi pekerjaan antisipasi banjir berupa penataan saluran. Tapi kita minta menyeluruh, jangan sampai tidak berani bongkar di kawasan elit," pintanya.