Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mempelajari lagi pencoretan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap enam Badan Usaha Milik Usaha (BUMD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Basuki menilai, evaluasi dari Kemendagri tersebut 'bersayap'. Dirinya berharap agar masih ada celah untuk memberikan PMP kepada keenam BUMD tersebut.

"Kami lagi pelajari, kalau kami lihat dasarnya ada. Kan dia (Kemendagri) juga bersayap kan," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/1).

Keenam BUMD yang dicoret PMP-nya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD PAL Jaya, Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transjakarta, dan Pasar Jaya. Sementara itu PMP hanya diberikan untuk PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Menurut Basuki, dalam catatan, Kemendagri menyarankan agar pemberian PMP untuk melihat balik modal yang bisa didapat. "Mereka (Kemendagri) sarankan keuangannya balik modal berapa. Kami coba pelajari saja," tandas Basuki.

Basuki sebelumnya sempat kecewa lantaran Kemendagri mencoret PMP terhadap keenam BUMD tersebut. Sebab keenam BUMD tersebut sangat membutuhkan suntikan modal.