Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa setelah Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani. Ini akan meningkatkan penyerapan anggaran di 2016 mendatang.

"Saya rasa bagus penyerapannya, bisa sampai 90 persen lah. Karena memang peraturannya boleh lelang duluan. Tinggal SPK-nya (surat perintah kerja) tahun depan. Pokoknya tahun depan kita yakin penyerapannya cepat," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/12).

Basuki mengaku telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, untuk mencairkan deposito sebagai penunjang pelaksanaan lelang yang dipercepat.

"Saya sudah instruksikan Pak Heru cairkan yang deposito karena persediaan uang kita enggak ada," kata Basuki.

Sebelum penerimaan pajak masuk ke kas daerah, sementara pembelian barang dan jasa yang sudah dilelang menggunakan uang deposito tersebut. Sehingga tidak ada hutang kepada kontraktor pemenang lelang.

"Penyerapannya bisa kencang di Januari 2016 kayak pembelian barang-barang untuk kelurahan (breaker) termasuk untuk kecamatan (hotmix). Itu Januari pertengahan sudah datang barangnya. Berarti kan harus bayar, nah uang pajak telat kan," tandasnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan APBD 2016 beberapa waktu lalu sebesar Rp 66,37 triliun. Saat ini draft APBD yang sudah disetujui tersebut masih dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).