Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, belanja pegawai di Pemprov DKI berbeda dengan provinsi lain. Sebab di DKI juga membiayai pegawai hingga tingkat kabupaten dan kota. Sementara di daerah lain hanya membiayai untuk tingkat provinsi saja.

"Di Provinsi DKI kan beda dengan provinsi yang lain. Kalau provinsi yang lain, dia bayar gaji pegawai itu tidak mengurus gaji pegawai kabupaten/kota. Itu harus dibedain. Provinsi lain bisa kecil karena dia enggak ngurusin kabupaten/ kota, hanya gaji provinsi," kata Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12).

Pada RAPBD 2016 yang diajukan kepada DPRD DKI tercatat untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 24,51 triliun. Nilai tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 17,93 triliun. Kemudian belanja bunga sebesar Rp 30 miliar, belanja subsidi sebesar Rp 1,61 triliun, dan belanja hibah sebesar Rp 1,99 triliun.

"Kalau DKI kan beda, kabupaten/kota itu enggak ada duitnya. Jadi kami susun sampai ke bawah. Makanya dengan prestasi belanja tidak langsung hanya 41 persen sudah hebat," ucap Basuki.

Basuki menegaskan, pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 merupakan yang terbaik. Karena sudah memasukkan angka hingga satuan ketiga.

"Ini sudah sejarah kalau kamu lihat proses APBD sejak dulu, yang terbaik di DKI ya ini. Kalau bisa diselesaikan sebelum Desember (habis), terbaik dari sisi waktu, komposisi anggaran dan penghematan," pungkas Basuki.