Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengganti sebutan China menjadi Tionghoa untuk masyakat maupun negara China yang tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2014.

Keppres tersebut mengamanatkan pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

Wagub DKI yang akrab disapa Ahok ini menilai kebijakan SBY yang dituangkan di dalam keppres perihal pergantian istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok merupakan langkah yang tepat.

"Saya kira tepat lah SBY sebelum turun, 10 tahun cabut (Surat Edaran Presidium). Presiden memang harus mencabut surat edaran itu. Zaman dahulu, orang tidak berani nguji," ujar Ahok di Balaikota, Jumat (21/3).

Dikatakan Basuki, istilah China sebenarnya menunjukkan negara. Namun, saat Jepang menjajah negeri Tirai Bambu,  istilah itu kemudian digunakan untuk menghina bangsa China.

"Internasionalnya bilang China bukan Cina. Kita saja bilang Cina gitu itu. Cina ledekan dari Jepang untuk orang China dan dipakai juga saat Orde Baru sehingga menimbulkan diskriminasi selama  bertahun-tahun lamanya, terlebih pasca kerusuhan Mei 1998," katanya.

Ditambahkan Basuki, kita sudah memiliki UU Kewarganegaraan Tahun 2006 yang mengamanatkan setiap orang turunan manapun yang lahir di Indonesia menjadi Warga Negara Indonesia. "Jadi sudah tidak  relevan kalau ada istilah-istilah seperti itu," tambahnya.

Sekadar diketahui, Presiden SBY telah menandatangani Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 pada tanggal 14 Maret lalu.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.