Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dijadikan provinsi pilot project implementasi revolusi mental birokrasi pemerintahan daerah. Selain siap secara infrastruktur, selama ini Pemprov DKI Jakarta dinilai sudah memulai pembinaan aparatur agar tidak koruptif dan efisien melayani masyarakat.

Dari sisi pelayanan publik, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah mengintegrasikan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Di samping mempercepat layanan, sistem PTSP juga akan menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena pejabat terkait tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Sedangkan di bidang penganggaran, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan standar berorientasi pada pelayanan publik yang efisien. Sehingga anggaran-anggaran yang tidak signifikan dan mubazir dapat tersaring melalui sistem e-budgeting serta e-planning.

"Selama ini Pemprov DKI terus melakukan perbaikan dan akan dijadikan pilot project revolusi mental kalangan birokrasi. Dengan kondisi saat ini, pejabat yang masih korupsi itu nekat dan pasti akan dihabisi," ujar Bambang Sugiono, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, usai membuka acara Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, di salah satu hotel di Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/12).

Dikatakan Bambang, dengan sistem PTSP yang diterapkan hingga kelurahan, akan mempercepat layanan bagi masyarakat. Selain itu, dengan melokalisir layanan, akan menekan manuver masyarakat beraktivitas melalui jalan raya sehingga meminimalisir potensi kemacetan.

Selain layanan, tambah Bambang, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengupayakan pengetasan banjir. Untuk meminimalisir dampak genangan pada puncak musim penghujan nanti, seluruh kali, saluran dan waduk di DKI Jakarta, sudah dikeruk sejak pertengahan tahun lalu.

"Sekarang mulai terbukti saat hujan dalam sehari beberapa waktu lalu tidak banjir. Kalau dulu buntu salurannya, setelah dikuras dia cepat mengalir ke hilir. Inilah inplementasi revolusi mental yang sudah mulai dijalankan DKI," tandasnya.