Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Jawa Barat yang tidak mau berkontribusi mengatasi kemacetan di ibu kota. Padahal, kata Basuki, kedua provinsi penyangga itu seharusnya ikut menanggung biaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Apalagi, banyak warga kedua daerah itu yang beraktivitas di Jakarta.

"Warga dari kedua daerah banyak beraktivitas di Jakarta dan menjadi penyumbang kemacetan. Lonjakan penumpang 60 persen di Jakarta sebagian besar disumbang dari warga dua Jabar dan Banten," ujar Basuki di Balaikota, Kamis (20/3).

Ketidakikutsertaan Banten dan Jabar, lanjut Basuki, juga dipertanyakan saat rapat pembahasan program 17 langkah atasi kemacetan di ibu kota bersama Wakil Presiden, Boediono, Rabu (19/3).

Namun mantan anggota Komisi II DPR itu sudah mendapat penegasan kedua daerah penyangga tersebut menolak berkontribusi membuat Detail Engineering Design (DED). "Yang jelas mereka sudah menolak untuk ikut berkontribusi. Jadi, Jabar dan Banten setuju DKI membuat MRT, asalkan tidak ikut keluar uang," tegasnya.

Penolakan yang sama juga terjadi dalam upaya mengatasi banjir di Jakarta. "Sama seperti kasus Katulampa. Ketika provinsi lain tidak mau, ya sudah DKI yang mengurus semua. Jadi, tanggung jawab DKI dan pusat," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak akan ngotot untuk meminta  tanggung jawab lantaran warga Banten dan Jawa Barat yang bekerja di Jakarta menghasilkan pajak.

"Kita akan mencari cara agar kendaraan warga Banten dan Jawa Barat tidak masuk ke Jakarta dengan penerapan ERP dan kereta. Jadi Jakarta tidak macet, tapi ekonomi naik. Sama untungnya kok," tandasnya.