Usulan penganggaran perawatan Kanal Banjir Timur (KBT) di Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA PPAS) 2016 oleh Dinas Tata Air sebesar Rp 15 miliar, dipertanyakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Orang nomor satu di Jakarta ini menilai, besaran anggaran yang disodorkan itu tidak masuk akal. "Perawatan KBT sampai Rp 15 M? Kalau dindingnya jebol saja, tidak sampai Rp 15 M loh," tegas Basuki, dalam rapat pimpinan (Rapim) Jumat (20/11) malam.

Basuki menyoroti soal besaran anggaran gaji untuk 100 pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas melakukan monitoring sebesar Rp 3,240 miliar. Menurut Basuki, untuk mengawasi KBT sepanjang 25 kilometer, jumlah 100 PHL terlalu berlebihan. 

Tidak percaya dengan keberadaan PHL mencapai 100 orang, Basuki pun langsung meminta tim-nya melakukan pemeriksaan lapangan. Tidak lama kemudian, dilaporkan bahwa di lapangan sekitar pukul 16.30 tidak ada petugas monitoring.

Bahkan, sambung Basuki, dari laporan yang didapat, keberadaan PHL hanya ada di pintu air KBT yang berada di bawah Kementrian. Sedang untuk melakukan pengawasan, tim yang diutus Basuki, melaporkan tidak ada sama sekali.

"Saya mau hari Senin nama-nama PHL beserta kontrak, dan rekeningnya sudah di meja saya. Kalau ini fiktif akan saya pidanakan," tegas Basuki.

Hal lain yang dikritisi Basuki adalah anggaran pengadaan semen sebesar Rp 500 juta untuk perawatan turap KBT.  Padahal, kata Basuki, kondisi turap KBT yang menggunakan sheet pile diperhitungkan tidak banyak membutuhkan semen untuk perawatan.