Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi birokrat yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, perlu ditingkatkan. Tidak sebatas hanya memberi pelatihan, namun hasil dari pelatihan pun harus diukur dampaknya dan memberikan timbal balik pada peningkatan kualitas pelayanan birokrasi.

Djarot menyebutkan, keberadaan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DKI Jakarta baru sebatas memberikan pelatihan tanpa mengukur timbal balik atas hasil pelatihan terhadap layanan birokrasi. Sebab, banyak kegiatan justru hanya berorientasi pemberian sertifikat semata.

"Melatih pegawai memang tugasnya Badan Diklat, tapi apa hanya seperti itu? Ya tidak. Dia juga harus mengevaluasi, memberikan timbal balik, apakah program-progam Badan Diklat itu tepat atau manfaat tidak," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (18/11).

Diakui Djarot, saat ini kurikulum yang diberikan di Badan Diklat isinya banyak yang sekedar melaksanakan kewajiban memberikan pelatihan. Namun secara esensi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dinilai belum signifikan.

Selain itu, untuk diklat penjenjangan, Djarot mengharapkan penggantian pola pelatihan. Tidak seperti saat ini, setelah dilantik pejabat baru diberikan pendidikan latihan kepemimpinan (Diklatpim).

"Saya ingin sebetulnya sebelum dia memasuki jabatan eselon, dia dididik dulu, ini kan tidak. Ya, banyak kegiatan yang isinya pelatihan-pelatihan, manfaatnya cuma dapat sertifikat saja," tandas Djarot.