Peliknya persoalan yang ada di kawasan Tanah Abang, khususnya soal kemacetan membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama justru ingin menjadi seorang presiden. Ia menilai dengan menjadi seorang presiden, dirinya akan mudah mengurusi Jakarta, termasuk menyelesaikan persoalan di kawasan Tanah Abang.

"Masalahnya kan memang stop sembarangan, nyeberang sembarangan. Terus jalan-jalan kecil yang menjadi alternatif justru diduduki pedagang. Kalau Pak Jokowi tidak jadi capres, biar saya saja yang jadi capres. Biar lebih mudah urusin Jakarta," ujar Basuki menanggapi kemacetan yang seolah tidak ada habisnya terjadi di kawasan Tanah Abang, Rabu (7/5).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kemacatan di kawasan Tanah Abang disebabkan peliknya masalah wewenang pengaturan lalu lintas dan pemberian tilang kepada para pengendara nakal maupun PKL yang berjualan tidak pada tempatnya.

Menurutnya, kepolisian, Dishub dan jaksa harus berkooridinasi menegakkan hukum. Tak hanya itu, lemahnya wibawa aparat penegak hukum juga jadi salah satu faktor maraknya pelanggaran lalu lintas. Bahkan, kata Ahok, pelanggaran lalu lintas yang terjadi justru dilakukan di depan aparat penegak hukum itu sendiri.

"Kita kalau pulang lewat Gajah Mada-Hayam Wuruk, itu ketemu motor nyebrang melintang seenaknya. Bisa tidak Dishub turun buat nangkap? Terus polisi bilang mau bantu kita. Suruh kasih tilang biru saja biar bisa denda maksimal supaya orang kapok, jaksa protes karena jaksa maunya merah," keluh Ahok.

Dikatakan Mantan Bupati Belitung Timur ini, Pemprov DKI telah berupaya mendegah maraknya pelanggaran tersebut dengan mengupayakan pemberian denda maksimal bagi oknum pelanggar. Sayangnya, hingga kini dendak maksimal itu hanya sebatas wacana yang berakhir di pengadilan. 

"Makanya harus disiapkan trotoar untuk tempat jalan dan tempat troly. Jadi ada solusi, disertai juga penehakan hukum untuk menyelesaikan kemacetan di Tanah Abang," tandas Ahok.