Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan, telah ada keputusan mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan enam ruas jalan tol. Pembebasan akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) dan Pemprov DKI Jakarta.

Basuki mengatakan, keputusan tersebut setelah keluarnya pendapat dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta.

"Sudah ada pendapat dari Kajati bahwa soal pengadaan tanah itu harus dari kami. Jadi nanti kami bersama dengan KemenPU-Pera yang akan membebaskan lahan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11).

Basuki menambahkan, baik KemenPU-Pera maupun Pemprov DKI memiliki porsi masing-masing untuk pembebasan lahan. Pemprov DKI berkewajiban membebaskan lahan untuk jalan arteri. Sementara KemenPU-Pera untuk jalan utama tol.

"Kami sama KemenPU-Pera porsi masing-masing. Tapi kami minta kalau pembebasan lahan kami yang lakukan, tarif tol rupiah per kilometernya lebih murah," ucap Basuki.

Sebelumnya PT Jakarta Tollroad Development (JTD) sebagai pengembang belum bisa membangun tahap awal. Karena masih ada perbedaan persepsi mengenai pembebasan lahan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan pembangunan tahap pertama Semenan-Sunter dan Sunter-Pulogebang bisa segera berjalan.

Proyek enam ruas tol dalam kota sepanjang 69,77 km ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dengan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota mencapai 69,77 kilometer.