Untuk mempercepat pembangunan di Ibukota, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membentuk holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian, pembangunan tidak mesti menggunakan APBD. Hal itu dilakukan setelah mencontoh dari perusahaan investasi Singapura Temasek Holding.

Basuki mengaku, tidak ingin pembangunan di Ibukota dilakukan dengan tahun jamak atau multiyears. Karena diharapkan pembangunan bisa lebih cepat. "Kita bisa lebih cepat sebenarnya. Saya tidak bisa pembangunan multiyears gunakan APBD," kata Basuki, Rabu (21/10).

Dikatakan Basuki, sengaja ingin mencontoh perusahaan investasi Singapura Temasek Holding, untuk bisa membuat holding BUMD di Ibukota. Nantinya, berbagai proyek bisa dikerjakan oleh BUMD tersebut dan kembali dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Payung hukum terkait aturan itu telah dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

"Di situlah saya minta profesional untuk bisa menggandeng Temasek atau IDB (Islamic Development Bank) membuat sebuah aset managemen company. Lalu kami akan mengholdingkan perusahaan BUMD kami, go publik, dan menggaet strategic partner," ucapnya.

Untuk mewujudkannya, Basuki pun telah berkunjung ke Singapura, sejak 19 Oktober lalu. Beberapa BUMD yang turut diajak dalam kunjungan kerja itu adalah Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Salah satu tujuan pembuatan holding BUMD ini, agar saat pergantian pemimpin semua pembangunan tetap berjalan dengan baik dan terintegrasi. "Kalau sudah ada pemimpin baru, mereka (BUMD) sudah go publik. Dan sudah ada strategic partner, orang sudah tidak bisa ganggu. Karena sudah jadi proofesional. Sehingga pembiayaan ini semua akan jalan," tandasnya.