Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi santai gugatan yang dilayangkan oleh nelayan terkait reklamasi Pulau G. Karena dengan adanya gugatan seperti itu, maka akan diketahui mana yang benar dan salah. Sehingga isu yang beredar juga tidak terlalu liar.

"Nggak apa-apa gugat, ini zaman demokrasi kok. Justru saya pikir makin digugat makin bagus, dan makin jelas. Kalau nggak ada gugat terlalu liar," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (15/9).

Menurut basuki, di pengadilan nantinya akan dibuktikan mana yang benar dan salah terkait kasus yang digugat. Selain itu, apabila Pemprov DKI terbukti tidak bersalah, maka bisa melakukan gugatan balik atas tuduhan menyebarkan isu yang meresahkan masyarakat.

"Makanya lebih baik gugat, nanti di pengadilan kan bisa dibuktikan semua. Kalau sekarang jadi liar, orang nggak ngerti baca berita jadi betul. Kalau ternyata di pengadilan itu nggak betul, kita malah bisa gugat balik, kamu fitnah menyebarkan isu-isu yang meresahkan masyarakat," jelas Basuki.

Basuki menambahkan, kajian reklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto. Hal itu mengacu pada konsep dunia ketika terjadi pencemaran wilayah, maka untuk mendapatkan laut yang lebih baik melakukan reklamasi. Nantinya di lahan reklamasi akan ditanami pohon sebagai usaha rehabilitasi lingkungan.

"Itu mengacu pada konsep dunia, setelah reklamasi menanami pohon, racun-racunnya kesedot itu tekniknya. Ngggak ada cara membersihkan laut selain reklamasi, sehingga lautnya pindah lagi ke depan jadi lebih baik," ucap Basuki.

Bahkan, lanjut Basuki, saran dari ahli, dunia harus melakukan reklamasi. Itu juga merupakan salah satu ketahanan pangan. Karena jika tidak dilakukan reklamasi, lahan yang ada saat ini sangat terbatas.

Dia mencontohkan negara-negara yang telah melakukan reklamasi dan berhasil. Seperti Belanda di Rotterdam serta Singapura. "Justru karena reklamasi menyelamatkan mereka. Terus Singapura tenggelam nggak ada reklamasi, malah tambah kaya. Kita yang khwatir kalau dia reklamsi terus ke kita, zona ekonominya yang 200 mil bisa masalah," tandas Basuki.