Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pelebaran pulau diperlukan lantaran banyak pulau di Kepulauan Seribu yang tenggelam. Basuki menekankan, pelebaran tersebut bukanlah reklamasi melainkan revitalisasi.

"Jadi bukan reklamasi. Itu lebih cocok namanya revitalisasi. Karena Kepulauan Seribu yang ada itu sudah banyak yang tenggelam," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/10).

Untuk itu, bagi pengembang yang akan melakukan revitalisasi, ada pembagian 70-30 dengan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu hasil revitalisasi tersebut sertifikatnya milik DKI. "Kita lagi tawarkan ada nggak yang mau pembagian 70-30. Hasil revitalisasi seluruh pulau sertifikat punya DKI," ujarnya.

Tak hanya itu, Basuki juga meminta pengembang menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta. Jika pengusaha sepakat dengan syarat-syarat yang diajukan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta untuk segera melelang.

"Nah, kita lagi lempar ide ini mau apa nggak mereka. Kalau mau, BPKAD akan segera proses lelang untuk revitalisasi," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dalam melakukan revitalisasi ini, Basuki turut menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pelindo dan PGN. BUMD juga akan dilibatkan dalam melakukan revitalisasi ini.