Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang merancang pemberian bantuan kepada korban bencana dengan sistem non tunai. Ditargetkan sistem tersebut baru bisa dijalankan pada tahun depan. Setidaknya ada dua bank yang akan kerjasama dalam pelaksanaan program ini, yakni Bank DKI dan Bank BRI.

"Ya kita mau siapkan itu sistem bantuan non tunai. Tapi ini kan barang baru nih di republik ini. Tahun depan sudah bisa mulai kerjasama itu. Sekarang sedang disiapkan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/9).

Basuki mengatakan, sistem ini untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan tersebut. Pasalnya selama ini bukti bantuan hanya berupa kwitansi dan rentan terhadap penyelewengan.

"Sekarang kalau ada bencana tanggung jawabnya apa? Cuma kwitansi, beli selimut beli apa pun. Bisa nggak dikorupsi? Bisa," ujar Basuki.

Dengan adanya sistem ini, maka bantuan bisa dimonitor karena langsung terhubung dengan sistem perbankan. Hal ini serupa dengan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bahkan dengan sistem non tunai, 97 persen penggunaan KJP bisa tepat sasaran.

"Kalau kirim ke orangnya kita bisa monitor dia belanja apa, jadi gampang ketahuan kalau salah penggunaannya. Seperti KJP bisa 97 persen tepat sasaran untuk belanja keperluan sekolah. Itu bisa kita kontrol," ucap Basuki.

Dana bantuan nantinya akan disimpan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Kemudian baru diserahkan kepada warga korban bencana, seperti kebakaran dan banjir.

"Jadi ini kita siapkan uangnya di BPKAD kita setorin. Nanti kalau ada bunga, bunganya harus dikembalikan ke rekening DKI," tandas Basuki.