Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui, penyerapan anggaran saat ini masih sangat rendah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah telatnya penyerahan berkas lelang dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Selain itu, pembelian lahan yang tidak terealisasi juga menjadi salah satu kendala lainnya. Padahal, sebelumnya diharapkan penyerapan anggaran akan dimaksimalkan melalui pembelian lahan. "Masih kecil sekali. Karena memang beli tanah saja nggak bisa," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/9).

Basuki mengatakan, anggaran pembelian lahan yang telah disiapkan mencapai RP 2,4 triliun. Namun baru terpakai Rp 200 miliar saja. "Lucu nggak? Beli tanah saja nggak bisa. Tapi kalau tahun depan, beli tanah nggak beres kita paksa stafkan," tegasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, hingga saat ini realisasi belanja baru mencapai Rp 18,5 trilun dari total APBD Rp 69,28 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 44,7 persen, belanja barang dan jasa 27,48 persen, serta belanja modal 7,3 persen. Sementara untuk belanja tahun lalu, di tanggal yang sama mencapai Rp 17,7 triliun.

Heru optimis, jika APBD Perubahan disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum tanggal 10 Oktober, pihaknya mampu menggenjot penyerapan hingga 70 persen. "Kalau sebelum 10 Oktober, saya yakin bisa 70 persen penyerapannya," kata Heru.

Namun, bila APBD Perubahan disetujui lebih dari tanggal 10 Oktober 2015, maka penyerapan dipastikan akan tetap rendah. Pasalnya, jika sebelum tanggal tersebut bisa selesai, maka masih ada sisa waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengerjakan berbagai program sehingga penyerapan bisa lebih besar.