Hingga Senin (21/9), sebanyak 109 kegiatan diketahui telah rampung dilelang di Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Utara. Sedangkan 210 kegiatan lainnya masih dalam proses lelang.

Kepala UPPBJ Jakarta Utara, Muhammad Chamdan mengatakan, proses lelang ini memang mengalami keterlambatan. Alasannya bukan hanya karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 terlambat disahkan, tapi juga kurangnya inisiatif SKPD memulai pelelangan.

"Dari seluruh kegiatan lelang, tercatat ada 36 paket yang lelangnya dibatalkan atau tidak dilanjutkan," kata Chamdan.

Alasan dominan kegiatan lelang dibatalkan adalah, tidak adanya perusahaan yang mengajukan Surat Penawaran Harga (SPH) atau tidak ada oerusahaan yang lolos seleksi sebagai peserta lelang.

Menurut Chamdan, di setiap proses pengadaan lelang barang dan jasa, pihaknya harus melakukan kajian secara mendetail mulai dari Sistem‎ Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Rencana Umum Pengadaan (RUP)‎ hingga Rencana Proses Pengadaan (RPP) untuk melihat kelengkapan persyaratan atas usulan kegiatan yang diajukan.

"Kami juga pertimbangkan proses waktu pengerjaan sesuai intruksi Pak Gubernur. Khususnya pekerjaan fisik yang baru direncanakan," papar Chamdan.