Pememerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membantu pendanaan pembangunan jalur lingkar layang (elevated loop line) untuk kereta api komuter Jabodetabek. Kendati demikian, bantuan pendanaan tersebut tetap harus melalui persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung pendanaan pembangunan jalur lingkar layang untuk kereta api yang akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Sebab pembangunan ini juga dapat mengurai kemacetan di ibu kota. "Tadi juga dibahas apakah DKI dapat share di dalam budget-nya. Kita ingin membantu," kata Jokowi, usai bertamu dengan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, di Balaikota, Kamis (20/3).

Dengan bantuan pendanaan ini, kata Jokowi, diharapkan bisa mempercepat pembangunan sehingga warga memiliki alternatif lain dalam melakukan perjalanan. "Kita ingin bantu biar segera. Dengan catatan dewan setuju. Karena itu juga akan mengurangi kemacetan yang besar sekali," ujarnya.

Pembangunan jalur lingkar jalan tersebut ditargetkan dapat dimulai tahun ini dan diharapkan rampung pada tahun 2017 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk tahun ini sebesar Rp 700 miliar, sementara tahun depan hingga Rp 1,5 triliun. Terlebih dalam pembangunannya Pemprov DKI tidak perlu melakukan pembebasan lahan, karena akan dibangun elevated atau layang.

Menurut Jokowi, untuk membicarakan masalah kemacetan di ibu kota harus dilakukan secara berkala. Sehingga selalu dilakukan rapat koordinasi per tiga bulan bersama dengan pihak-pihak terkait. "Ini mau mensinergikan masalah kemacetan yang ada dipusat dan  DKI. Tadi yang berkaitan dengan kemacetan setiap tiga bulan memang kita cek. Mana yang berhenti, mana yang sudah jalan mana. Kalau tahun ini loop line dimulai tahun 2017 sudah selesai. Baik yang barat dan timur artinya nanti elevated trade, kemacetan dibawah yang banyak palang pintu ya dihilangkan karena semua kerera api di atas," ujarnya.

Saat ini, lanjut Jokowi, sedang dibuat detail engenering design (DED). Untuk titik awal pembangunan masih terus dikaji lagi oleh Kementerian Perhubungan. "Ini baru bikin DED, jadi mengejar itu dulu nanti di lapangan baru ditentukan titik mana saja," tandasnya.