Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta menyelesaikan persoalan terkait penutupan Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pasalnya, paska ditutupnya terminal, nasib pedagang dan pemilik loket di terminal tersebut menjadi tidak jelas.

"Ratusan pedagang dan karyawan loket penjualan tiket bus AKAP kehilangan mata pencarian sebagai dampak buruk dari penutupan operasional Terminal Lebak Bulus," kata Arman Zakaria, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Senin (6/1).

Ia mengatakan, penutupan Terminal Lebak Bulus tidak bisa ditawar lagi seiring pelaksanaan proyek pembangunan MRT. "Sosialisasi pembangunan proyek MRT selama ini telah berjalan. Operasional puluhan perusahaan otobus (PO) AKAP dari Terminal Lebak Bulus dipindahkan ke Pulogadung, Pulogebang, Kampung Rambutan dan Kalideres," ujarnya.

Namun, lanjut Arman, penutupan Terminal Lebak Bulus masih menyisakan persoalan di antaranya nasib ratusan karyawan dari loket penjualan tiket selaku mitra usaha PO AKAP dan pedagang kecil yang selama ini mengais rezeki di kawasan tersebut.

"Mereka berharap agar Pemprov DKI juga memberikan solusi dari penutupan Terminal Lebak Bulus. Kan tidak mungkin juga, mitra usaha yang selama ini membuka usaha loket penjualan tiket di Lebak Bulus pindah ke terminal lain, karena sudah ada juga mitra usaha lainnya. Begitu pula nasib ratusan pedagang kecil yang selama ini mengais rezeki di sana," paparnya.

Untuk itu, Arman berharap, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Basuki T Purnama dapat segera mencari solusi terkait nasib ratusan pedagang kecil dan karyawan mitra usaha PO AKAP di Terminal Lebak Bulus.

"Kami yakin Jokowi mampu memberikan solusi tepat bagi mitra usaha dan pedagang kecil dengan memberikan penampungan tempat usaha serta izin pembukaan loket tiket," paparnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, Joko Kundaryo mengakui, pihaknya selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi hingga realisasi penutupan Teminal Lebak Bulus.

"Dinas maupun Sudin KUMKMP Jaksel tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian nasib pedagang yang terkena imbas akibat penutupan operasional Terminal Lebak Bulus. Data jumlah pedagang belum ada," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah melapor ke Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama terkait penyediaan lahan relokasi untuk menampung pedagang di Terminal Lebak Bulus.

"Kami sudah menyiapkan lahan relokasi di Jalan Muria Dalam, Manggarai, yang mampu menampung puluhan pedagang. Selebihnya masih akan dicari solusi lain agar bisa mengakomodir seluruh pedagang," tambahnya.