Kolaborasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu kunci keberhasilan menjaga stabilitas inflasi di ibu kota.

Sinergi tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan pangan, kelancaran distribusi, komunikasi publik, serta berbagai program strategis untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan mengatakan, Jakarta memiliki keunggulan dalam pengendalian inflasi karena didukung infrastruktur pangan dan tata kelola yang relatif matang.

Ia menyampaikan, meskipun bukan merupakan daerah basis produksi, Jakarta memiliki kebutuhan konsumsi yang besar untuk memenuhi kebutuhan sekitar 12 juta penduduk.

Menurutnya, keberadaan tiga BUMD pangan, yakni Food Station, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, menjadi salah satu kekuatan Jakarta dalam menjamin ketersediaan komoditas penyumbang inflasi. Ketiga BUMD tersebut berperan penting dalam menjaga rantai pasok dan memastikan distribusi kebutuhan pangan masyarakat tetap berjalan.

“DKI Jakarta, meskipun kita bukan base of production, tetapi sebuah privilege karena manajemen pengendalian inflasinya sudah mapan. Kita sudah punya infrastruktur yang mature, termasuk tiga BUMD besar, yaitu Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya, yang bekerja untuk memastikan pasokan komoditas penyumbang inflasi terjamin,” ujarnya, Senin (9/11).

Iwan menjelaskan, selain ketersediaan pasokan, komunikasi publik juga memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi Jakarta. Terlebih, di kota dengan aktivitas ekonomi yang semakin maju, ekspektasi masyarakat turut memengaruhi pembentukan inflasi.

“Karena itu, komunikasi mengenai perkembangan harga dan ketersediaan barang perlu dilakukan secara konsisten, baik melalui saluran konvensional maupun digital,” katanya.

Menurutnya, soliditas TPID DKI Jakarta juga menjadi faktor penting. Ia mengatakan, kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan membuat koordinasi pengendalian inflasi berjalan efektif hingga tingkat teknis. Bahkan, pemantauan perkembangan harga dilakukan secara intensif setiap pekan melalui rapat rutin setiap Kamis.

“Pasokan, distribusi, dan komunikasi menjadi kunci. Inflasi di Indonesia tidak hanya semata-mata monetary phenomenon, tetapi juga memiliki faktor supply-side yang tinggi. Karena itu, distribusi menjadi sangat penting. Saya kira, hal tersebut yang membuat DKI Jakarta terus leading dalam konteks pengendalian inflasi,” jelasnya.

Dalam implementasinya, kolaborasi BI dan Pemprov DKI Jakarta melalui TPID diwujudkan dengan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Sejumlah langkah dilakukan, antara lain intensifikasi pasar murah dan penyaluran pangan bersubsidi, perluasan kerja sama antardaerah untuk memperoleh pasokan pangan, serta fasilitasi distribusi melalui dukungan sarana angkutan pangan.

Selain itu, penguatan koordinasi juga dilakukan melalui pertemuan tingkat pimpinan, peningkatan kapasitas TPID, serta edukasi masyarakat mengenai belanja bijak. Berbagai program pendukung turut dilaksanakan, termasuk Festival Pangan Olahan Tahun 2026 dan pemanfaatan media komunikasi publik. Upaya tersebut melengkapi kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi risiko inflasi.

Di sisi lain, BI DKI Jakarta optimistis perekonomian ibu kota pada triwulan IV 2026 akan tumbuh lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun berpotensi melampaui capaian 2025.

Optimisme tersebut didukung investasi, konsumsi domestik, berbagai insentif pemerintah pusat dan daerah, serta penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjelang akhir tahun.

Iwan menambahkan, berbagai program dan insentif yang telah dieksekusi pemerintah, termasuk diskon dan rangkaian kegiatan akhir tahun, diperkirakan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, konsumsi, serta daya beli.

“Kondisi inflasi yang tetap terkendali juga menjadi faktor pendukung bagi aktivitas ekonomi Jakarta hingga penghujung 2026. Dengan sinergi BI dan Pemprov DKI Jakarta yang terus diperkuat, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.