Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani meminta, Dinas Kesehatan (Dinkes) memastikan ketersediaan alat kesehatan yang memadai di seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) guna menjaga kelancaran pelayanan medis sekaligus mengantisipasi gangguan layanan ketika peralatan utama mengalami kerusakan.

Menurut Rany, setiap RSUD idealnya memiliki alat kesehatan cadangan untuk menunjang layanan medis yang membutuhkan penanganan cepat.

"Jadi, kalau bisa, alat yang dibutuhkan masyarakat di setiap rumah sakit tidak hanya satu, tetapi ada dua. Misalnya, ventilator jangan hanya satu, harus ada cadangan. Ketika terjadi kerusakan, ada alat lain yang bisa digunakan," ujarnya, Minggu (8/11).

Ia mencontohkan pentingnya ketersediaan fasilitas catheterization laboratory (cath lab) di RSUD Budhi Asih. Pengadaan fasilitas tersebut lantaran RSUD Budhi Asih kerap menerima pasien rujukan dengan kondisi serangan jantung yang membutuhkan penanganan segera.

Rany menegaskan bahwa kelengkapan alat medis menjadi faktor penting dalam menentukan kecepatan penanganan pasien dalam kondisi darurat.

"Kalau ada pasien serangan jantung, sementara alatnya tidak bisa digunakan, bagaimana penanganannya? Karena itu, setiap rumah sakit perlu memiliki alat yang dibutuhkan masyarakat, termasuk peralatan cadangan," tegasnya.

Lebih jauh, Rany menilai, kualitas pelayanan dan fasilitas RSUD di Jakarta sudah mampu bersaing dengan rumah sakit di sejumlah daerah lain. Namun, berbagai keunggulan tersebut perlu lebih banyak diperkenalkan kepada masyarakat melalui publikasi dan optimalisasi media sosial (medsos) masing-masing rumah sakit.

Ia berharap, masyarakat semakin mengenal fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUD sehingga dapat memanfaatkan layanan kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta secara optimal.

"Saya juga sudah berkeliling ke sejumlah rumah sakit. Fasilitasnya jauh berbeda dan sudah bagus. Hanya saja, kita masih kurang mengekspos dan memberikan perhatian terhadap hal tersebut," imbuhnya.

Rany juga mengusulkan agar Komisi E memperkuat koordinasi dengan Dinkes dan jajaran direksi RSUD melalui pertemuan rutin. Komunikasi yang intensif antara legislatif dan pengelola rumah sakit penting agar persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

"Kalau kita sering berkomunikasi dan berkoordinasi, insya Allah berbagai permasalahan pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta bisa diatasi," tandasnya.