Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendorong Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan 31 tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) yang telah tersedia untuk mempercepat penanganan sampah di ibu kota.

Selain memaksimalkan fasilitas yang ada, Pemprov DKI juga diminta menjajaki kerja sama dengan swasta guna meningkatkan kapasitas pengolahan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dikatakan Yuke, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Sebab itu, diperlukan langkah kolaboratif dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia.

"Kita membuka opsi kalau memang bisa bekerja sama dengan swasta. Intinya, untuk mempercepat pengelolaan sampah di Jakarta agar bisa lebih cepat tertuntaskan," ujarnya, Jumat (6/11).

Menurut Yuke, 31 TPS 3R tersebut perlu dipetakan berdasarkan potensi pengembangannya, baik melalui pengelolaan mandiri maupun kerja sama dengan swasta. Dukungan investasi dari swasta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di setiap fasilitas.

Ia mencontohkan, sejumlah TPS 3R yang telah bekerja sama dengan pihak swasta mampu meningkatkan kapasitas pengolahan sampah. Pola kolaborasi tersebut diharapkan dapat diterapkan di TPS 3R lainnya sekaligus menjadi model pengembangan fasilitas baru.

Di sisi lain, Komisi D juga menyoroti belum tersedianya tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Cilandak, Jakarta Selatan. Yuke meminta, Pemprov DKI segera mencari solusi agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut sambil menunggu rencana pembangunan fasilitas baru pada 2028 atau 2029.

"Kita coba cari apakah ada alternatif selain membeli lahan. Apakah ada lahan milik Pemda yang bisa digunakan atau lahan swasta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan," jelasnya.

Sebagai langkah sementara, Yuke mengusulkan pemanfaatan kontainer berukuran lebih kecil untuk menampung sampah. Upaya ini diharapkan dapat mencegah sampah tercecer sekaligus memastikan penanganannya tetap berjalan hingga TPS permanen tersedia.

Ia menegaskan, penanganan sampah di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, swasta, dan masyarakat.

"Kita minta tolong dibantu untuk bagaimana solusi untuk Cilandak karena memang tidak memiliki TPS," tandasnya.