Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengusulkan agar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dilibatkan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus guna memperkuat sinergi lintas sektoral dalam memberantas peredaran narkoba di ibu kota.

Menurut Inggard, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan BNN. Keterlibatan berbagai unsur seperti kepolisian dan TNI diperlukan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif.

"Kita ingin yang namanya BNNP ini bisa dimasukkan di dalam wadah Forkopimda Plus. Karena ini koordinasi, enggak mungkin yang namanya BNN sendiri memberantas," ujar Inggard ,dalam rapat kerja pembahasan Raperda APBD DKI Jakarta 2027, Selasa (3/11).

Ia menegaskan, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Selain menimbulkan ketergantungan, penyalahgunaan narkoba juga dapat memicu tindak kejahatan dan merusak kualitas generasi penerus bangsa.

"Kita tidak mau ini sampai menjalar lebih besar lagi, lebih banyak lagi pada generasi kita," tegasnya.

Selain memperkuat koordinasi, Inggard juga mengusulkan penyediaan kantor BNNP di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sebagai pusat penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba sekaligus memastikan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut bukan berupa posko yang ditempatkan di setiap wilayah rawan narkoba, melainkan kantor yang berfungsi mengoordinasikan laporan dan penanganan di lapangan.

"Kita tadi minta, untuk di Jakarta Barat dan di Jakarta Pusat harus diadakan kantor dalam rangka menerima report-report itu supaya ditindaklanjuti. Bukan poskonya ditaruh di tempat situ," imbuhnya.

Untuk mendukung deteksi dini, Inggard juga meminta peran kelurahan, RT/RW, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dioptimalkan sebagai jaringan pengawasan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, unsur kewilayahan tersebut dapat menjadi sumber informasi awal apabila menemukan indikasi peredaran narkoba.

"Karena enggak mungkin yang namanya BNN sendiri memberantas, tapi itu (lintas sektoral). Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik," tandasnya.