Jakarta perlu memperkuat sektor ekonomi kreatif mengoptimalkan kegiatan internasional, dan meningkatkan kolaborasi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat daya saing sebagai kota global. Strategi ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Pemerhati Kebijakan Kota, Zulfikar Marikar mengatakan, transformasi Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi yang beragam, sehingga tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Menurut Zulfikar, momentum tersebut perlu diperkuat melalui pengembangan industri kreatif, pariwisata perkotaan, ekonomi digital, serta penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional.

"Pertumbuhan ini menjadi modal penting untuk menjaga peran Jakarta sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dengan struktur ekonomi yang ditopang sektor perdagangan, keuangan, konstruksi, dan jasa, Jakarta memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sumber pertumbuhan baru," ujarnya, Jumat (30/10).

Kegiatan berskala internasional juga menjadi salah satu pengungkit ekonomi Jakarta. Jakarta International Marathon (JAKIM) dilaporkan menghasilkan dampak ekonomi lebih dari Rp255 miliar. Sementara itu, JRF 2026 dan konser Ye Live in Jakarta 2026 diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp625 miliar.

Zulfikar menilai, dampak kegiatan tersebut perlu diperluas melalui integrasi dengan promosi pariwisata, transportasi publik, dan pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengukuran dampak ekonomi secara transparan juga diperlukan untuk mengetahui kontribusi kegiatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan transaksi usaha lokal.

Di sisi lain, ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan baru. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari Rp410 triliun atau sekitar 11 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta.

Menurut Zulfikar, pengembangan ekonomi kreatif perlu didukung akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta perluasan akses pasar bagi pelaku kreatif lokal.

"Pengembangan ekonomi kreatif perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan Jakarta," katanya.

Selain ekonomi kreatif dan kegiatan internasional, kolaborasi BUMD dengan badan usaha milik negara (BUMN) juga dapat memperluas pembiayaan pembangunan. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan 15 dokumen kerja sama strategis BUMN-BUMD dengan potensi nilai sekitar Rp5,87 triliun. Kerja sama tersebut antara lain mencakup elektrifikasi 3.782 unit bus Transjakarta dan Mikrotrans serta pengembangan fasilitas pejalan kaki di Dukuh Atas.

Zulfikar menekankan, kerja sama tersebut harus ditopang tata kelola profesional, transparansi, dan target manfaat yang terukur. Keberhasilan strategi ekonomi Jakarta, menurutnya, tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, perkembangan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pada akhirnya, penguatan ekonomi melalui industri kreatif, kegiatan internasional, dan kolaborasi BUMD merupakan langkah yang memiliki potensi besar. Berbagai inisiatif tersebut patut diapresiasi dan dikembangkan secara konsisten agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat," tandasnya.