Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Persiapan dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 secara daring.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Dalam kegiatan tersebut, BPPBJ DKI Jakarta memaparkan strategi percepatan proses pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2027. Sosialisasi ini sekaligus menjadi wadah penyampaian Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan menghadirkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP, Hermawan, sebagai narasumber utama yang memberikan pemahaman mengenai penguatan perencanaan pengadaan.

Dikatakan Hermawan, percepatan pengadaan dinilai penting untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan, memitigasi risiko kegagalan proses pengadaan, serta memastikan barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah dapat tersedia tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Proses percepatan tetap harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, keadilan, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Hermawan, Jumat (2/10).

Hermawan, yang akrab disapa Awan, menekankan, transformasi perencanaan menjadi salah satu kunci untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran tahunan.

Ia menyampaikan, upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan perencanaan sejak awal, pemanfaatan strategi konsolidasi paket, serta penerapan Tender Pra-DPA/DIPA untuk mendukung keberlangsungan layanan publik sejak awal tahun anggaran.

Selain penguatan perencanaan, pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam percepatan pengadaan.

Awan menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara lain ditentukan oleh integritas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap alokasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro/Kecil (UMK), serta penerapan pengawasan aktif secara bertahap melalui pendekatan Three Lines of Defence.

“Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian terhadap berbagai titik kritis dalam proses pengadaan, termasuk risiko penyalahgunaan spesifikasi maupun penggelembungan anggaran,” katanya.

Awan mengatakan, melalui sosialisasi ini, BPPBJ DKI Jakarta mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti persiapan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2027.

“Diharapkan, Perangkat Daerah dan UKPD dapat menyusun dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan secara matang dan berkualitas sejak dini sehingga proses pengadaan dapat berlangsung tepat waktu, meminimalkan risiko keterlambatan, serta menghasilkan value for money yang optimal,” tandasnya.

Materi Sosialisasi Persiapan dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/percepatanPBJ.