Pemprov DKI Jakarta memutuskan mempertahankan jalur sepeda di ibu kota. Kebijakan ini sejalan dengan hierarki transportasi yang memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda. Meski demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) tetap mengevaluasi keberadaan dan pengelolaan jalur sepeda untuk menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat.

Salah satu masukan disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), yang mengusulkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan fungsi jalur sepeda sekaligus mencegah jalur tersebut diserobot pengendara sepeda motor.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menilai, masukan MTI perlu dipertimbangkan. Usulan tersebut antara lain peninggian jalur atau penggabungan dengan trotoar, penghijauan, penyediaan fasilitas pendukung di gedung, insentif bagi pekerja yang bersepeda, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

"Semua masukan dari MTI bagus dan memang demikian seharusnya diterapkan. Pelaksanaannya tentu memerlukan penyesuaian di lapangan dan perlu perencanaan yang baik," ujar Wahyu, Rabu (23/9).

Ia juga mendorong Pemprov DKI memberikan apresiasi kepada gedung-gedung yang menyediakan fasilitas bagi pesepeda. Menurutnya, dukungan juga dapat diberikan komunitas dan organisasi pesepeda.

"Untuk gedung-gedung yang menyediakan fasilitas mungkin perlu diberi apresiasi dari Pemprov DKI dan juga dari para penggiat serta organisasi pesepeda," katanya.

Wahyu menilai, anggaran untuk penyempurnaan fasilitas jalur sepeda relatif tidak besar. Namun, perencanaan dan pengawasan tetap harus diperkuat agar fasilitas tersebut berfungsi optimal.

"Untuk anggaran yang sifatnya penyempurnaan sepertinya tidak terlalu besar, namun perlu diperlihatkan kematangan perencanaannya, termasuk komitmen untuk pengawasan di lapangan," tuturnya.

Wahyu mengingatkan bahwa jalur sepeda Jakarta telah dikenal hingga mancanegara sehingga keberadaannya perlu dipertahankan.

"Seandainya ditiadakan, memulainya lagi tentu perlu upaya yang tidak mudah," tandasnya.