Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Barat melaksanakan Musyawarah Kerja Tahun 2026 sebagai forum evaluasi serta perumusan arah kebijakan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kemanusiaan.

Musyawarah kerja ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono, dan dihadiri Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani, para ketua PMI kecamatan, serta perwakilan pengurus dari lima wilayah kota di DKI Jakarta.

Yuli Hartono mengatakan, musyawarah kerja ini difokuskan pada evaluasi program kerja PMI Jakarta Barat tahun 2025. Program yang telah berjalan dengan baik diharapkan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026.

"Program yang belum terealisasi atau masih tertunda agar segera direncanakan kembali untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026," ujarnya, Kamis (8/1).

Ia berpesan kepada seluruh peserta musyawarah agar merumuskan program-program berkualitas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga PMI Jakarta Barat semakin dikenal dan dicintai oleh warga.

Selain itu, Yuli menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengumpulan Bulan Dana PMI Jakarta Barat yang mencapai lebih dari Rp 8 miliar agar digunakan secara optimal untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya di bidang kebencanaan dan pendidikan kepalangmerahan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini berperan aktif dalam mendukung berbagai program PMI Jakarta Barat. Semoga seluruh upaya dan kerja sama ini diberikan kelancaran serta keberkahan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Jakarta Barat, Amien Haji menjelaskan, hasil Musyawarah Kerja Tahun 2026 yang dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut mengingat garis-garis besar kebijakan program dan kegiatan PMI telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan pembinaan dari Pemerintah Kota Jakarta Barat agar PMI Jakarta Barat dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan program-program kemanusiaan tahun ini," tandasnya.