Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengusulkan dana hibah sebesar Rp 98 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang. Namun permintaan tersebut masih akan dianalisa terlebih dahulu. Untuk meminimalisir anggaran, sosialisasi pilkada disarankan melalui aplikasi smart city yang tengah dikembangkan Pemprov DKI.

"Mesti dianalisa dulu. Makanya saya tawarkan sama mereka (Bawaslu) bisa sebenarnya anggaran segitu murah. Kalau anda memanfaatkan smart city seperti Qlue," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI di Balai Kota, Senin (31/8).

Menurut Basuki, di ibu kota terdapat 267 kelurahan yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Dengan demikian diperkirakan bisa meminimalisir anggaran. Nantinya Bawaslu DKI akan menerima notifikasi terkait dengan laporan dari masyarakat.

"Semua orang lapor langsung ke Qlue saja. Kamu juga tidak mungkin mantau orang begitu banyak. Langsung saja masukin program smart city semua orang bisa kirim foto dan lain-lain," ucap Basuki.

Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti mengatakan, pos anggaran paling besar untuk gaji pengawas. Rencananya akan ada 12 ribu orang yang direkrut untuk pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Paling banyak untuk bayar gaji pengawas," ujar Mimah.