Pemprov DKI Jakarta resmi mencanangkan proyek pengendalian banjir dan rob melalui program JakTirta serta National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Tahap 3 senilai Rp2,62 triliun.

Pencanangan proyek strategis ini ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama sejumlah perusahaan konstruksi besar pada Rabu (24/12).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyambut positif langkah Pemprov DKI tersebut. Menurutnya, persoalan banjir telah lama menjadi sumber kecemasan warga setiap kali hujan turun.

“Dari pidato Pak Gubernur tadi terlihat jelas bahwa beliau tidak ingin tercatat dalam sejarah, tetapi ingin benar-benar menyelesaikan masalah,” ujar Wibi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Ia menilai, banjir merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Dengan adanya proyek strategis tersebut, Wibi berharap, dampak banjir di ibu kota dapat ditekan secara signifikan.

“Kita tidak mengatakan tuntas seratus persen karena pasti ada tantangan. Namun setidaknya permasalahan banjir yang dirasakan masyarakat bisa berkurang,” katanya.

Lebih lanjut, Wibi menilai, Pemprov DKI telah cukup siap dan sigap dalam melakukan langkah antisipasi serta mitigasi, menyusul adanya peringatan dini cuaca dari BMKG menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia menambahkan, berbagai upaya seperti rekayasa cuaca, pengerukan sungai, hingga kesiapan pompa dan drainase telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

“Ini sudah bersifat musiman dan terjadi setiap tahun. Di bawah kepemimpinan Pak Pram, saya rasa jajaran terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA), sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan,” ucapnya.

Wibi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar langkah-langkah penanganan banjir dapat dipahami secara menyeluruh. Ia menambahkan, rencana normalisasi Sungai Ciliwung yang disampaikan Gubernur menjadi salah satu kunci keberhasilan program pengendalian banjir di Jakarta.

“Normalisasi Ciliwung itu bagian dari rangkaian big success dan quick win Pak Gubernur. Jika bisa dituntaskan, dampaknya akan sangat besar bagi pengendalian banjir di Jakarta,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan percepatan proses lelang agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai pada awal 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan sistem polder, pompa air, embung, waduk, serta tanggul pengaman pantai yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.

Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan Jakarta terhadap ancaman banjir dan rob secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan tata air yang lebih optimal.