Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan proses commissioning di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, akan tetap dilanjutkan. Namun, ia akan membatasi sementara kapasitas sampah yang akan diolah untuk bahan bakar alternatif menjadi 1.000 ton per hari.

Keputusan ini diambil menyusul adanya sejumlah masalah yang muncul saat kapasitas pengolahan dinaikkan hingga mencapai 2.000-2.500 ton.

"Dalam rapat saya sudah memutuskan, kita kembali ke 1.000 untuk produksinya. Karena ketika 1.000, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur," jelas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Pramono menuturkan, masalah utama bukan terletak pada fasilitas RDF itu sendiri, melainkan pada proses pengangkutan dan kondisi sampah.

Ia menyampaikan, sampah yang digunakan untuk pengolahan di RDF Rorotan seharusnya merupakan sampah baru sekitar dua sampai lima hari sehingga tidak menimbulkan bau.

"Sebenarnya ketika RDF dengan kapasitas sampah yang input-nya itu 1.000, enggak ada masalah apa-apa dan itu sudah berlangsung beberapa hari. Menjadi masalah ketika dinaikkan menjadi 2.000, bahkan sempat menjadi 2.500," kata dia.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya air lindi yang berceceran dari truk pengangkut sampah yang digunakan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengganti armada truk lama dengan yang baru.

Ia pun meminta agar dilakukan percepatan pengadaan untuk truk pengangkut sampah yang baru.

"Jadi, armadanya sekarang ini sudah ada 93 truk tahun 2024. Saya minta untuk pengadaan 2025 yang sebentar lagi datang, dipercepat sehingga dengan demikian hanya truk-truk baru yang akan melayani, yang lama tarik semua untuk tempat lain," tandasnya.