Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/10), menggelar rapat internal untuk menyamakan persepsi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, penyesuaian perlu dilakukan setelah adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang membuat total anggaran DKI berkurang dari Rp95,35 triliun menjadi Rp81,2 triliun.

“Rapat ini untuk mengetahui pergerakan angka di tiap komisi. Karena ada pengurangan DBH, tentu ada sejumlah perubahan. Tapi saya pastikan layanan masyarakat tidak boleh berkurang, seperti KJP, KJMU, layanan transportasi, dan lingkungan. Alhamdulillah, semuanya tetap aman,” ujar Khoirudin.

Meski layanan publik utama tetap terjaga, Khoirudin mengungkapkan adanya penyesuaian anggaran di Komisi A dan Komisi D, setelah hasil analisa di lapangan menunjukkan sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu segera ditangani.

Ia menyebut, terdapat kenaikan anggaran sekitar Rp550 miliar dari total APBD 2026 sebesar Rp81,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Besok dalam rapat bersama eksekutif, kita akan mencari solusi bersama apakah melalui peningkatan pendapatan atau mekanisme lain agar hasil reses para anggota dewan bisa direalisasikan. Karena ini semua menyangkut kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Khoirudin mencontohkan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada perbaikan jalan lingkungan, saluran air, penerangan jalan, serta penambahan lahan pemakaman yang saat ini kondisinya mulai terbatas.

“Pemakaman ini kebutuhan mendesak. Kalau warga butuh tempat pemakaman, kita harus siapkan solusinya. Karena kita yang punya kebijakan dan anggaran. Semua ini tujuannya u ntuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ungkapnya.