Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang langsung turun ke kawasan Blok M untuk merespons keluhan para pedagang dan pelaku UMKM terkait kenaikan tarif kios sepihak.

Menurut Rio, tindakan Gubernur tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

“Kejadian ini juga membuka mata kita bahwa mekanisme pengelolaan ruang usaha di kawasan publik masih perlu transparansi dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Rio, Jumat (5/9).

Ia menilai, kenaikan tarif sewa kios yang dilakukan koperasi tanpa kendali menandakan lemahnya regulasi dan kontrol. Karena itu, DPRD DKI akan mendorong adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sewa kios di ruang publik, baik di kawasan MRT, terminal, stasiun, maupun pasar.

“Saya mendorong agar Pemprov bersama BUMD seperti MRT Jakarta dan Pasar Jaya menetapkan rent control mechanism yang adil. Tarif sewa harus mempertimbangkan skala usaha dan kemampuan pedagang, bukan dibebankan dengan pola komersialisasi ala mal. BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar mengejar profit,” tegasnya.

Selain itu, Rio mengusulkan adanya kuota khusus bagi UMKM lokal di ruang-ruang komersial milik Pemprov DKI maupun BUMD. Bentuk keberpihakannya, antara lain pemberian tarif sewa lebih rendah, jangka waktu kontrak yang lebih pasti, hingga fasilitas pendampingan digitalisasi dan promosi.

“Dengan begitu, keberadaan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa naik kelas,” ucapnya.

Rio menegaskan, ruang komersial di simpul-simpul transportasi publik seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi rakyat, bukan sekadar ruang bisnis berorientasi keuntungan.

“UMKM lokal harus menjadi prioritas agar Jakarta bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga adil secara ekonomi,” tandasnya.