Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengadakan Focus Group Discussion Pencegahan dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota setempat. 

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, wilayah Jakarta Barat sebagai bagian dari kota metropolitan memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Hal ini menjadikan semua harus lebih waspada dan responsif terhadap potensi terjadinya TPPO, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran.

"Kami bersama seluruh elemen masyarakat harus terus membangun sinergitas dan kolaborasi dalam mencegah, menangani, dan memberantas perdagangan orang di semua lini," ujarnya, Jumat (22/8). 

Uus menjelaskan, pencegahan TPPO bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, tokoh masyarakat, hingga keluarga.

"Mudah-mudahan FGD ini menjadi motivasi dan menjadi wujud komitmen Pemkot Jakarta Barat dalam mencegah terjadinya TPPO," terangnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan yang membuat anak rentan terjerat dalam jaringan perdagangan dan eksploitasi.

Kemudian, untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, baik melalui kebijakan, program, maupun kegiatan masyarakat.

"Nantinya kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perlindungan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban," ungkapnya.

Iin berharap, dengan kegiatan hari ini bisa menambah wawasan dan meningkatkan sinergitas Satgas TPPO yang ada di Jakarta Barat untuk memitigasi risiko.

"Tentu harapannya ketika Eksekutif, Legislatif, dan seluruh komponen masyarakat, baik komponen pentahelix, pemerintah, masyarakat, media, serta akademisi semuanya bersatu menjadi sinergi dalam kegiatan bersama Satgas TPPO, saya rasa kita akan bisa menyelesaikan persoalan ini," bebernya. 

Sementara itu, Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Pemkot Jakarta Barat bersama Dinas PPAPP DKI Jakarta.

Menurutnya, FGD ini sangat bagus dan penting untuk meningkatkan sinergitas seluruh stakeholder dalam mengatasi permasalahan TPPO. 

"Kita semua memang harus waspada dengan urusan perempuan dan anak ini demi Jakarta sebagai kota global yang inklusif. Kita harus mengerti bahwa hak dan kewajiban mereka itu terpenuhi," tandasnya.