Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menekankan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Inggard usai rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

"Kita harus menghargai kerja keras jajaran eksekutif yang sudah menyentuh sampai ke tingkat kelurahan, dibantu oleh elemen masyarakat seperti RT, RW, Dasawisma, Jumantik, FKDM, Dewan Kota, hingga Dewan Kelurahan. Potensi ini sudah didukung melalui APBD, baik dari sisi honor maupun operasional," ujar Inggard.

Menurut Inggard, partisipasi masyarakat yang direkam melalui forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi dasar utama dalam menyusun anggaran.

Ia berharap, dana yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa memberikan hasil optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

”Kita ini jemput bola dari bawah (grassroot) lalu diolah menjadi kebijakan anggaran. Jadi, OPD dalam menyusun belanja daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong lembaga lain seperti LMK dan Dewan Kota agar lebih aktif mengawal proses Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan hingga pembahasan anggaran di tingkat provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Inggard juga menyoroti pentingnya ketegasan dalam pembagian tugas antarperangkat daerah untuk menghindari duplikasi anggaran.

"Semua OPD harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai tumpang tindih," tandasnya.